JITUTOTO ⚽️ RESMI - Usul Tarif 0 Persen Dikaji, Bos Buruh Yakin Purbaya Bakal Ubah Skema Pajak JHT.

JITUTOTO x DEPO lewat DANA - Proyeksi Anggaran Program MBG 2027 Diperkirakan Menjadi Rp174 Triliun

Pemerintah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setelah berbagai aspirasi dari kalangan pekerja dan serikat buruh disampaikan secara langsung kepada Kementerian Keuangan. Wacana perubahan tersebut mendapat perhatian serius karena dinilai berkaitan erat dengan perlindungan kesejahteraan pekerja setelah memasuki masa pensiun maupun saat menghadapi pemutusan hubungan kerja.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan optimisme bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki komitmen untuk mengevaluasi skema pajak JHT yang berlaku saat ini. Optimisme tersebut muncul setelah berlangsungnya pertemuan antara perwakilan buruh dengan jajaran Kementerian Keuangan di Jakarta pada Rabu (8/7/2026).

Menurut Said, pemerintah menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dari para pekerja, buruh, dan karyawan yang selama ini menginginkan sistem perpajakan JHT yang lebih sederhana serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada peserta.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemberlakuan tarif pajak sebesar 0 persen atas manfaat JHT. Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan tetap harus melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, keseimbangan fiskal, serta keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

Selain usulan penghapusan tarif pajak, pembahasan juga mencakup kemungkinan penyederhanaan mekanisme pemajakan yang selama ini dinilai cukup kompleks. Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan agar pengenaan pajak terhadap manfaat JHT cukup dilakukan satu kali sehingga tidak lagi menimbulkan persepsi adanya pemajakan berlapis yang selama ini menjadi perhatian para pekerja.

Tidak hanya itu, ambang batas nilai manfaat JHT yang dikenai pajak juga berpotensi mengalami penyesuaian. Jika saat ini batas tersebut berada pada kisaran Rp50 juta, pemerintah membuka peluang untuk menaikkannya menjadi Rp100 juta, Rp200 juta, bahkan lebih tinggi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi maupun fluktuasi harga emas sebagai salah satu indikator ekonomi.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan ruang perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan mengandalkan dana JHT sebagai bekal keuangan setelah tidak lagi aktif bekerja.

Said menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut masih berada dalam tahap pendalaman oleh tim teknis Kementerian Keuangan. Setelah pembahasan mengenai JHT selesai, pemerintah juga akan melanjutkan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan lainnya, termasuk pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), serta manfaat pensiun.

Menurutnya, perubahan skema perpajakan tersebut kemungkinan memerlukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang selama ini menjadi dasar pengaturan perlakuan pajak atas manfaat JHT dan sejumlah penghasilan lain. Oleh sebab itu, hasil pembahasan bersama Kementerian Keuangan akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan selanjutnya.

Walaupun belum menghasilkan keputusan final, respons pemerintah dinilai memberikan sinyal positif bahwa aspirasi para pekerja memperoleh perhatian serius. Pemerintah berkomitmen untuk mencari formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja dan kebutuhan penerimaan negara, sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak.

JITUTOTO Berikan Tanggapan atas Aspirasi Pengemudi Ojol Sumut Mengenai Implementasi Perpres Transportasi Online

Perkembangan kebijakan yang mengatur sektor transportasi online terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Menanggapi aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan ratusan pengemudi ojek online di Sumatera Utara terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, JITUTOTO sebagai komunitas pemerhati informasi publik menilai bahwa dialog antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan mitra pengemudi merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih berkelanjutan.

Menurut JITUTOTO, munculnya berbagai masukan dari para pengemudi menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah aspek dalam pelaksanaan regulasi yang perlu dievaluasi. Sebuah kebijakan pada dasarnya tidak hanya dinilai dari isi aturan yang tertulis, tetapi juga dari efektivitas penerapannya di lapangan serta dampaknya terhadap masyarakat yang menjadi sasaran utama.

JITUTOTO menilai bahwa persoalan mengenai sistem tarif memang menjadi salah satu isu yang paling sering disampaikan oleh para mitra pengemudi dalam beberapa tahun terakhir. Tarif yang dinilai belum seimbang dengan biaya operasional berpotensi memengaruhi tingkat pendapatan para pengemudi, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, serta kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Selain itu, pembahasan mengenai besaran potongan aplikasi juga dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Apabila terdapat aturan yang memberikan kepastian mengenai mekanisme pembagian pendapatan secara transparan, maka hubungan antara perusahaan aplikasi dan para mitra diharapkan dapat berjalan lebih harmonis.

JITUTOTO juga memandang bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperhatikan kondisi sosial ekonomi para pengemudi diyakini akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi industri transportasi online di Indonesia.

Di sisi lain, perusahaan penyedia layanan transportasi digital juga diharapkan terus membuka ruang komunikasi dengan komunitas pengemudi. Penyampaian aspirasi secara berkala dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan internal perusahaan sehingga tercipta hubungan kerja sama yang lebih sehat dan saling menguntungkan.

JITUTOTO menilai bahwa penyelesaian berbagai persoalan di sektor transportasi online tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pihak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan aplikasi, organisasi pengemudi, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan agar setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan pekerja, kualitas layanan, dan keberlangsungan bisnis.

Lebih lanjut, JITUTOTO mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan kesediaannya untuk meneruskan aspirasi para pengemudi kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komunikasi yang konstruktif sehingga setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi kebijakan.

Pada akhirnya, JITUTOTO berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog yang terbuka, objektif, dan berorientasi pada solusi. Dengan komunikasi yang baik serta evaluasi yang berkelanjutan, implementasi kebijakan transportasi online di masa mendatang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, serta menjaga kualitas layanan yang diterima masyarakat secara luas.